PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 82/PMK.03/2012
Atas penyerahan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum merupakan jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai...
Aspek Perpajakan Koperasi
Dasar Hukum perkoperasian adalah
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
Sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada awal Februari 2012 di Malang, Jawa Timur. Draft RUU Koperasi yang tengah dibahas jadi belum ada perubahan
I.Pengertian :
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus...
